uu tentang plasma sawit. id – Perusahaan Perkebunan yang mendapat izin untuk. uu tentang plasma sawit

Namun, bagi perusahaan yang membangun kebun di bawah 2007 tapi belum melakukan FPKM. BACA JUGA: Skim Sawit Berkelanjutan ISPO atau RSPO,. UU No 12 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2017. Apalagi hingga saat ini belum ada One Map Police. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 116 UU Perkebunan yang menegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang. Perusahaan sawit itu, kata dia, menawarkan kemitraan plasma dengan pola 'satu atap' kepada Laurensius dan warga desa pada 2010. 2. plasma maupun swadaya akan terdaftar dan terpantau performanya. Dalam perjalanannya, skema ini mendapatkan kritikan karena petani sebatas dijadikan pemilik lahan, tanpa keterlibatan secara penuh. Namun perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak. 000 ha. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Final, Tak Bangun Plasma Ijin Dicabut! perkebunannews-perusahaan-sawit-tahan-sertfikat-petani. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni. 5 , Jl. CIPTA KERJA. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Glosarium. Publikasi Siaran Pers Pemerintah Terus. Inpres RAN-KSB diteken presiden pada 22 November 2019. InfoSAWIT, JAKARTA – Penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan yang ditawarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU C) bakal menimbulkan soal baru, terutama mengenai luas lahan yang dapat diselesaikan dalam strategi penataan kawasan hutan, yang mana dinyatakan dalam UU CK dibatasi maksimal 5 hektar. Seperri UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerhaan, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6/2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Isu tentang plasma selalu menjadi masalah kendati hal itu sudah diatur undang-undang. Final, Tak Bangun Plasma Ijin Dicabut! 2021, 21 Februari. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No. PP yang terdiri atas 237 Pasal ini. Rita Dihales memenangkan gugatan melawan PT Palmdale atas sengketa plasma sawit di Desa Teluk Bakung. UU No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa SawitUU Perkebunan perlu untuk dilakukan revisi, sebab berdasarkan Pasal 58 ayat (1), Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha. Plasma atau yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Usaha Plasma Koperasi Danau. Indonesia mempunyai kebun yang2. COM, MEDAN--Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung penuh revisi aturan perkebunan terutama luas, perizinan, dan kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma. "Ini kita tidak bisa membangun plasma karena areal plasma itu ada di kawasan hutan," kata Eddy Martono dari GAPKI menirukan laporan perusahaan sawit anggota GAPKI kepada organisasinya. Pola. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/OT. Kali ini saya akan membahas mengenai Contoh Perjanjian Kerjasama Kemitraan Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Plasma/Usaha Kebun Swadaya) untuk menjamin bahwa penerapan sistem sertifikasi ISPO tetap dilaksanakan. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Mengacu pada Perpu No. catatan : Beberapa ketentuan di dalam UU ini telah diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38; Pasal 20; Pasal. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya. Namun, dia pesimistis soal penegakan hukum terlebih sudah ada UU Cipta Kerja—yang dipertahankan lewat Perppu Cipta Kerja—yang memberikan peluang ‘pemutihan’ pada kebun-kebun sawit ilegal di Kawasan hutan. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni. 1. UU No. (KPPU) harus turun tangan mengawasi pola kemitraan sektor perkebunan sawit sesuai yang diamanatkan UU. Dalam memperingati hari buruh internasional atau May Day, Sawit Watch meminta pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja. 450 perusahaan sawit, hanya 21,22. Tindakan penanaman kelapa sawit pada kawasan HP dan HPK melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang:mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 25 Mei 2022. com - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengatur penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam klaim Kawasan hutan, khususnya sesuai ketentuan Pasal 110A. Pada 2007, perusahaan perkebunan inti diwajibkan membangun plasma dengan menyisihkan 20% luas HGU mereka. Jenis tanah negara yang dapat diberikan HGU adalah tanah yang termasuk dalam kategori hutan produksi yang selanjutnya statusnya. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Pasal58 1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau. Kewajiban plasma 20 persen ini lanjutnya menambahkan, sebagaimana diatur dalam Permentan No. Namun ternyata hanya dengan pemutihan lahan. 337,45 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2012a). Pola kemitraan sebenarnya telah diutarakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008). Permentan no 98. 392/2015 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Provinsi Kalimantan Timur. Tipe Dokumen. Pelaksanaannya pun diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. 140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan 26/07”), Izin Usaha Perkebunan (“IUP”) diterbitkan untuk perusahaan perkebunan yang memiliki lahan. Kebun Plasma Jangan Dijual. menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Sepintas, kata Mangga Barani, perkebunan swasta tidak taat aturan karena kebun plasma hanya 8% dari total kebun swasta. pada. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. 110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit; 37. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Angka itu jauh di bawah target seharusnya yakni 1. 006,30 per ton atau sekitar Rp 15. Terkait pajak, kata Arie, tergantung kepada penegakan hukum, terutama mengenai kebun sawit di kawasan hutan. Untuk itu KPPU, pada Senin (3/10/2022), telah memerintahkan PT STP untuk memenuhi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan,. meningkatkan mutu hasil tanaman kelapa sawit; c. Program kebun sawit plasma niatnya untuk menjaga ketimpangan lahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Saat ini instansi terkait sudah mulai menyusunnya. Akhirnya,. 140/2/ 2010; Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. 45/479/HUTBUN/2010 tentang PenetapanPetani Peserta. Definisi. Pelaku usaha harus harus memenuhi rangkaian. 24 September 2021, 12:42. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, mengatakan UU No. Plasma dirancang di era Orde Baru, tujuannya. Selain itu dengan adanya pemberdayaan program plasma telah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanInfoSAWIT, PEKANBARU – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi No. Niat pemerintah membenahi tata kelola sawit dari hulu ke hilir, termasuk soal kemitraan inti-plasma, ditanggapi pesimistis oleh pengamat, terlebih lagi hal ini dilakukan menjelang tahun politik. id – Perusahaan Perkebunan yang mendapat izin untuk budidaya wajib membangun kebun masyarakat (plasma) seluas 20 persen dari luas lahan. Pembentukan kebun plasma sawit merupakan perintah undang-undang. Selanjutnya, kami juga telah membaca Perpres 10/2021 Perpres 49/2021. remajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan (Sumsel), di mana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit Mandiri. Dalam PP 24 tersebut,. Selanjutnya dua Peraturan Menteri tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri. Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. Sebaliknya, wajib pajak menyatakan pihaknya telah membeli TBS sawit dari kelompok tani dan bukan dari pedagang pengumpul. Semua yang lain menolak, -dengan beragam alasan termasuk tidak bisa memberikan informasi tersebut karena dikategorikan sebagai rahasia, “sensitif” atau. Narasumber lainnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono, mengungkapkan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menghargai. Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG. Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak menghadirkan. Salah satunya di dalam Pasal 42, yang menerangkan sebelumnya pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. 492 ha. PENDAPAT HUKUM 99. Perpres 57/2023 itu mewajibkan semua perusahaan sawit dan perusahaan lainnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2,. bahwa usaha perkebunan kepala sawit di Provinsi. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 2 : “Koperasi didirikan dengan tujuan utamanya untuk. Sejak awal pemerintah telah meletakan dasar-dasar kebijakan pengelolaan pembangunan nasional termasuk sektor perkebunan kelapa sawit. PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang. Selain itu, dalam Peraturan. Adapun larangan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized palm olein dan Used Cooking Oil. Petani di Sanggau, Sekadau, Sintang dan Ketapang, Kalimantan Barat mengeluhkan tentang. 2009, pembelian TBS sawit dari petani tidak dikenakan PPh Pasal 22. 3K views · 2 shares · 2 minute read Pembangunan lahan plasma butuh kepastian regulasi. 16. Data Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat bahwa pada periode 2017-2022 luas perkebunan kelapa sawit mengalami tren yang meningkat. Dicontohkannya Kecamatan Sekatak yang dihuni oleh sekira 1. Pelaksanaannya pun diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Pasal 58 Ayat 1 s/d 4). BPDPKS dan IPB University Sosialisasi Manfaat Minyak Makan Merah untuk UKMK. Namun bila ada yang salah atau tidak tepat seharusnya bisa saja diganti. CAHAYA ANUGRAH PLANTATION] Syarifah Naifuli, Ndan Imang, Firda Juita [Jurnal Ekonomi Pertanian & Pembangunan ISSN 1693-9646 Maret 2017 Volume 14 No. Dengan kata lain, koperasi merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk memungut. Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar. Perkebunan Kelapa Sawit. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam. Menjawab pertanyaan Anda, dalam hal ini perlu dilihat lebih. Imam Bonjol No. Kedua, aturan ini lebih dirinci dalam hal luas lahan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 yang merinci. Sekitar 3,12 juta hektar perkebunan sawit melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, tanpa tindakan keras dari pemerintah. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. Persoalan ini berpotensi semakin berlarut setelah pemerintah dan DPR menerbitkan UU No. “Program inti plasma sangat bagus sekali. Nampaknya, lewat UU Cipta Kerja Tahun 2020, pemerintah benar-benar akan menyelesaikan persoalan. Dasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan hal-hal tersebut, analisis dan kajian mengenai pengaruh perluasan perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar ataupun di dalam perkebunannya perlu dilakukan. Pembukaan lahan tersebut dilakukan oleh perusahaan intimenggunakan alat berat seperti excavator. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;. Bidang. Ini ada beberapa kendala, saya kira, di Sumsel. Saat ini, perusahaan telah bermitra dengan 30. Namun berita-berita itu nyaris senada dalam menggambarkan tudingan-tudingan masyarakat sebagai kasus-kasus terpisah—tentang. 5070461 ha, seharusnya kebun plasma sawit seluas 1. Ini seringkali terjadi dikarenakan perbedaan peta. 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf d. "Ini kita tidak bisa membangun plasma karena areal plasma itu ada di kawasan hutan," kata Eddy Martono dari GAPKI menirukan laporan perusahaan sawit anggota GAPKI kepada organisasinya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. SHM DENGAN KOPERASI PGH) DAN. Ulasan Lengkap. Undang-Undang tentang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004,. com, Jakarta - Dalam temuan Serikat Petani Kebun Sawit (SPKS) hampir semua petani sawit mengeluhkan skema kemitraan plasma. 3. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Dengan kata lain sangat membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani. Perkebunan plasma berlokasi di wilayah sekitar pemukiman atau usaha tani, seperti perumahan, pekarangan, dan jenis. Implementasi kebun sawit plasma di Papua masih kurang dari 50%. Kontak Kami. EVP Plasma PTPN V, Arief Subhan Siregar mengatakan, dengan porsi tersebut maka PTPN V sekaligus menjadi perusahaan perkebunan dengan persentase perbandingan inti banding plasma terbesar di Bumi Lancang Kuning, Riau. Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma. Diawali pada tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Pertanian, selanjutnya diganti dengan peraturan Menteri nomor 11 tahun 2015. Sedangkan petani swadayaIndonesia punya UU Cipta Kerja yang ketuk palu pada 5 Oktober lalu. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. Warga marah karena tuntutan mereka terkait plasma sawit tak dipenuhi, ditambah lagi kerabat mereka ditangkap dan dituduh mencuri sawit. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 29 (perubahan UU Nomor 39 Tahun 2014) angka 19 yang menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan usaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. co Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18/2021 mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKM) dinilai akan mempermudah pola kemitraan di perkebunan sawit. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI PERKEBUNAN (UU No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412); ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Keputusan Gubernur Nomor 360/K. 90. Ada beberapa aturan yang. BALI – Sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus diperkuat untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Wakil Gubernur. Pemkab Banyuasin dan WRI Sepakati Pembangunan Sawit Berkelanjutan. yang mendalam tentang kesiapan para petani kelapa sawit rakyat dalam mempersiapkan dan . Peternak plasma hanya perlu menyediakan kandang, dan tenaga untuk memelihara ayam, sedangkan bibit ayam, pakan dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. . pasal : Keseluruhan pasal kecuali yang telah diubah oleh peraturan perundang-undangan terbaru. Dalam konteks kemitraan Undang-Undang No. (UU PBB): - Pasal 4 ayat (1) - Pasal 4 ayat (3) - Pasal 8 ayat (2) - Pasal 10 ayat (1) - Pasal 10 ayat (2) huruf b - Pasal 10 ayat (4); bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK. Oleh: ANT. Perkebunan plasma sawit merupakan perkebunan milik rakyat yang pengelolaan dan pengembangannya dibantu dan diintegrasikan dengan PBS (Perkebunan Besar Swasta) maupun PBN (Perkebunan Besar Negara). “Ini kita tidak bisa membangun plasma karena areal plasma itu ada di kawasan hutan,” kata Eddy Martono dari GAPKI menirukan laporan perusahaan sawit anggota GAPKI kepada organisasinya. Dasar Hukum Pajak Koperasi. Apa yang akan terjadi pada hutan dan orang-orang adat di Papua setelah UU Cipta. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Bagaimana kenyataan lapangan? Riset The Institute Ecosoc Rights berjudul ‘Kebun Sawit Plasma: Realitas dan Tantangan’ memperlihatkan, banyak petani sawit plasma terlilit masalah, bahkan program ini jadi modus perusahaan sawit merampas lahan masyarakat lokal. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bagian Kesatu Ketentuan Umum. Nampaknya, lewat UU Cipta Kerja Tahun 2020, pemerintah benar-benar akan menyelesaikan persoalan. Namun perlu diingat, bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak penjajahan Belanda. Mengetahui cara mendapatkan surat izin usaha perkebunan sawit sangat penting di ketahui oleh sebagian pemilik usaha yang bergerak di bidang pertanian. AGRIBISNIS. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan). 7 Tahun 2000; UU No. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pola pemasaran perkebunan besar negara dan swasta pemasaran produk kelapa sawit pada perkebunan besar negara ( PBN ) dilakukan secara bersama melalui kantor pemasaran bersama (KPB), sedangakan untuk perkebunan besar swasta ( PBS), pemasaran produk kelapa sawit dilakukan oleh masing masing perusahaan. PP ini mengatur mengenai Dana Bagi Hasil. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono, program inti plasma memberikan manfaat besar bagi masyarakat. 1. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. Setelah berbuah, biji-biji dari.